Penjajahan Jepang Di Indonesia

Iklan 728x90

Penjajahan Jepang Di Indonesia

Ambisi Jepang untuk membangun kekuasaan diwilayah Asia Pasifik menjadikan negara itu terlibat eksklusif dalam Perang Dunia II. Sebagai jalan untuk mewujudkan ambisinya itu, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour.

Serangan jepang itu sedkitnya menghancurkan 19 kapal perang AS. Dengan demikian, meluaslah Perang Dunia II hingga kekawasana Asia Timur. Sementara itu, sesudah menggembur Pearl Harbour, Jepang melancarkan serangan dan menduduki negara negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
Penjajahan Jepang di Indonesia
Kedatangan Jepang di Indonesia

Jepang mulai mendaratkan pasukan di Indonesia pada 1 Maret 1942. Jendral Imamura memimpin pendaratan ditiga tempat, yaitu, Baanteng, Indramayu, dan Bojonegoro. Pendaratan ini tidak diduga oleh Belanda yang ketika itu tengah berkuasa di Indonesia. Tentara Belanda tidak sanggup menunjukkan perlawanan yang berarti terhadap pasukan gerak cepat Jepang. Penyerahan tanpa syarat pihak Belanda kepada Jepang dilaksanakan di Kalijati Subang. Pihak Belanda diwakili Panglima Tentara Belanda, Jendral Ter Poorten, sedangkan Jepang diwakili Jendral Imamura. Sejak ketika itu, berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia.

Penandatanganan penyeraha Belanda kepada Jepang diwakili Panglima Tentara Belanda Ter Poorten, padahal seharusnya dilakukan oleh Gubernur Jendral Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Tindakan ini merupakan starategi Belanda, biar suatu ketika jikalau Jepang dikalahkan pihak Sekutu, Belanda berhak kembali menguasai Indonesia. Dalilnya, penyerahan Belanda merupakan penyerahan pihak militer Belanda, bukan pemerintahan Belanda.

Setelah berhasil mengusir Belanda, Jepang kemudian membagi wilayah Indonesia kedalam tiga pedudukan pemerintahan militer, yaitu sebagai berikut.

a. Wilayah I, terdiri atas Jawa dan Madura yang diperintah oleh Tentara Keenambelas Angkatan Darat (Rikugun) yang berpusat di Jakarta.
b. Wilayah II, yakni Sumatera yang diperintah oleh Tentara Keduapuluhlima Rikugu yang berpusat di Bukittinggi.
c. Wilayah III, terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara yang diperintah oleh Armada Selatan Kedua Angkatan Laut (Kaigun) yang berpusat di Makassar.

Wilayah kekuasaan Jepang di Indonesia berada dibawah pengawasan eksklusif seorang kepala staf tentara yang disebut gunseikan (panglima tentara) yang dijabat oleh Jendral Seizaburo Okasaki. Sementara itu pemerintahan pada tiap tiap wilayah dipimpin oleh seorang kooti dengan kepalanya yang disebut koo, contohnya Hamengkuboo-koo yang mengepalai Yogya-kooti dan Pakubowono-koo mengepalai Solo-kooti. Mereka berasal dari bangsa Indonesia yang diangkat pegawai pemerintahan militer Jepang yang diperlukan sanggup membantu lancarnya jalan pemerintahan.

Diawal kedatangannya ke Indonesia, Jepang memprogandakan diri sebagai ‘saudara tua’ bagi rakyat Indonesia. Bersama sama dengan negara-negara di Asia Pasifik, Jepang menyatakan ingin membuat kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Oleh lantaran itu, bangsa Indonesia harus mendukung upaya pengusiran negara-negara Barat di Asia Pasifik dan membantu bangsa Jepang untuk memenangkan perang melawan pihak Sekutu dalm Perang Dunia II. Akan tetapi pada kenyataannya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Jepang hanyalh isapan jempol belaka. Jepang malah menanamkan penjajahan yang lebih keji dan kejam daripada Belanda.

Pengaruh Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia berperangaruh terhadapt kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang mencakup aspek social, ekonomi, dan politik. Adapun kondisi social, ekonomi, dan politik Indonesia pada masa pendudukkan Jepang ialah sebagai berikut.

a. Kondisi Sosial

Jepang melakuka pemerasan tenaga bangsa Indonesia melalui romusa dan pembentukkan organisasi semi militer dan militer.

1. Romusha
Romusha (buruh/pekerja) ialah panggilan bagi orang orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia (1942-1945). Pada masa itu Jepang memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun sarana pertahanan, menyerupai kubu kubu pertahanan, gua gua, gudang bawah tanah, lapangan udara darurat, jalan jalan, dan sebaginya. Tenaga kerja itu diperoleh dari desa desa di Pulau Jawa yang penduduknya amat padat. Pada mulanya, pegerahan tenaga kerja tersebut bersifat suka rela dan pelaksanaan perkerjaannya juga tidak begitu jauh dari rumah penduduk. Selain itu, Jepang melaksanakan propaganda dengan membentuk barisan kemakmuran mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, pengerahan tenaga rakyat ini dilakukan secara paksa. Mereka diperlakukan secara kasar, berbeda denga propogada yang dielu elukannya. Pekerjaan mereka melebihi kesanggupan manusia. Kemarian banyak menimpa rakyat akhir romusa.
Demi menghilangkan rasa takut rakyat, semenjak tahun 1943 Jepang menggelar propaganda baru. Romusha dipujinya setinggi langit, bahkan dikatakan sebagai prajurit ekonomi atau jagoan perkerja. Jepang menggambarkan romusha sebagai sebuah kiprah suci. Banyak rakyat yang kemudian masuk kembali keromusha sesudah melihat kesungguhan Jepang.
Akan tetapi, kenyataannya tetap tidak menyerupai yang diharapkan. Romusha harus bekerja menebang kayu dihutan, meratakan bukit, menggempur kerikil batu dipegunungan, dan sebagainya. Para pekerja yang lalai atau terlihat santai akan ditampar, dipukuli dengan gagang senapan, didera, atau ditendang. Mereka yang melawan akan disiksa atau bahkan dibunuh. Padahal romusha tersebut tidak hanya dikirim keluar Pulau Jawa, melainkan juga dikirim keluar Indonesia, menyerupai Burma (Myanmar), Thailand, Filiphina, Malaya, Serawak, dan sebagainya. Menurut taksiran, dan 300.000 tenaga romusha yang dikirim keluar negeri, hanya 70.000 orang saja yang berhasil kembali. Itupun dalam kondisi memprihatinkan.

2. Pembentukan Organisasi Semimiliter dan Militer
Sejak Jepang dipukul pihak Sekutu dalam pertempuran di Laut Karang pada 7 Mei 1942, Jepang berupaya menarik simpati bangsa Indonesia dengan melunakkan sikapnya. Jepang bahkan memulai memanfaatkan para perjaka Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi semi militer, menyerupai berikut ini.

a) Seinendan (Barisan Pemuda)
b) Fujinkai (Barisan Wanita)
c) Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)
d) Syuisintai (Barisan Pelopor)

Jepang juga membentuk Heiho (Barisan Pembantu Prajurit Jepang) dan Peta (Pembela Tanah Air). Kedua organisasi tersebut menerima pendidikan militer dari Jepang. Tugas utama yang dipikulnya ialah mempertahankan Indonesia dari serangan musuh. Lahirnya organisasi militer semacam itu ternyata berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Mulai ketika itu bangsa Indonesia menerima pengetahuan ihwal militer , terutama mengenal taktik perang dan penggunaan persenjataan.

b. Kondisi Ekonomi
Jepang amat membutuhkan dana yang besar bagi biaya perangnya. Jepang juga memerlukan derma tempur dari negara negara yang dijajahnya. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang diperkiranya bisa mendukung kemenangan Jepang. Hal tersebut sanggup dilihat dari tersedianya sumber daya alam dan tenaga kerja. Berbagai cara dilakukan oleh Jepang untuk bisa mengeruk sumber sumber alam yang ada di Indonesia. Semua itu dilakukan Jepang demi mencapai ambisi politiknya, yakni menguasai wilayah Asia.

Cara cara Jepang memerah kekayaan bangsa Indonesia anatar lain sebagai berikut : 
  1. Semua harta peninggalan milik bangsa Belanda disita, menyerupai perkebunan, bank, pabrik, dan perusahaan perusahaan vital (pertambangan, telekomunikasi, perusahaan transportasi, listrik, dan lain lain.
  2. Jepang mengawasi dan memonopoli penjualan hasil perkebunan the, kopi, karet, dan kina.
  3. Jepang melancarkan kampanye pengerahan barang barang dan menambah materi pangan secara besar besaran. Kampanye ini menjadi kiprah Jawa Hokokai dan instansi instansi lain.
  4. Jenis jenis perkebunan yang tidak mempunyai kegunaan dimusnahkan dan diganti dengan tanaman materi manakan.
  5. Rakyat hanya diperbolehkan mempunyai 40% dari hasil pertaniannya, sedangkan 60% lainnya harus disetorkan kepada pemerintah Jepang da lumbung desa.
  6. Rakyat dibebani pekerjaan embel-embel untuk menanam pohon jarak yang dipakai sebagai pelumas pesawat terbang dan pelican senjata.

Cara dan perjuangan pemerintah Jepang melaksanakan pemerahan sumber sumber kekayaan alam telah mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Penebangan hutan secara liar telah mengakibatkan musibah yang dahsyat. Rakyat sangan kekurangan masakan akhir banyaknya setoran. Gairah kerja masyarakat menjadi turun, demikian pula staminanya. Dibeberapa tempat pelbagai peyakit menimpa rakyat akbat gizi yang tidak memenuhi syarat.

Pemerintahan Jepang juga melaksanakan percobaan menanam kapas diberbagai daerah. Hal ini disebabkan pemerintahan Jepang menghadapi problem kekurangan sandang. Namun, hasil percobaan itu kurang memuaskan. Akhirnya, sebagian besar rakyat diperdesaan menggunakan pakaian dari karung goni atau bagor (anyaman bernafsu dari daun rumbia) dalam kesehariannya. Dengan demikian, rakyat Indonesia menjadi korban dan menderita akhir pelaksanaan kebijakan politik-ekonomi Jepang ini.

c. Kondisi Politik
Sebagai perjuangan mempropogandakan penduduk Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mmbentuk Gerakan Tiga A. Gerakan Tiga A merupakan propaganda Jepang yang menyatakan bahwa Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Melalui Gerakan Tiga A, pemerintah Jepang menjelaskan bahwa jikalau perang melawan sekutu dimenangkan, bangsa bangsa di Asia akan dibebaskan dari penjajahan bangsa barat. Jepang juga berkeinginan membuat kemakmuran bersama diantara bangsa bangsa Asia. Dengan propaganda itu, rakyat diperlukan akan bersemangan membela Jepang. Akan tetapi, Gerakan Tiga A tidak menerima sambutan dari rakyat Indonesia Karen organisasi ini dipimpin oleh orang yang kurang dikenal rakyat. Akhirnya, Gerakan Tiga A dibubarkan.

Pada 9 Maret 1942, Jepang mulai menyusun taktik gres yang berkaita dengan pendudukannya di Indonesia. Pemerintahan militer Jepang memberlakukan undang undang yang melarang kegiatan politik yang tidak mendukung kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Beberapa organisasi di Indonesia yang dibuat pada masa penjajahan Belanda dibubarkan. 

Pada 16 April 1943 Jepang membentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Para tokoh terkemuka dalam Putera dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Mereka itu ialah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembentukan organisasi Putera ialah mempersatukan penduduk Indonesia biar mau mendukung Jepang dalam Perang Dunia II melawan sekutu. Dalam perjalanannya, organisasi Putera kurang menunjukkan hasil yag baik bagi pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Atas alasan tersebut, akibatnya organisasi Putera pun dibubarkan.

Sebagai pengganti organisasi Putera, pada Maret 1944 Jepang membentuk organisasi jawa Hokokai (Gerakan Kebaktian Rakyat Jawa). Organisasi ini berapa eksklusif dibawah pengawasan pejabat pejabat Jepang. Pimpinan Jawa Hokokai hingga tingkat daerah tetap dipegang dan diawasi oleh Jepang. Salah satu serpihan dari organisasi Jawa Hokokai ialah Barisan Pelopor.

Selain organisasi yang berafiliasi eksklusif dengan kegiatan politik, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk organsasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan politik. Organisasi yang dibuat lebih berkaitan dengan agama. Organisasi yang menerima izin dari pemerintah Jepang tersebut ialah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Organisasi ini lebih banyak beraktivitas dalam kegiatan keagamaan, menyerupai membangun masjid dan pengumpulan zakat.

Dalam perjalanannya, MIAI ternyata sanggup bermetamorfosis organisasi besar yang menerima simpati dari seluruh umat islam Indonesia. Melihat perkembangan menyerupai itu, timbullah kecemasan pemerintah Jepang terhadap MIAI sehingga kegiatannya pun mulai diawasi. Menjelang simpulan tahun 1943, MIAI resmi dibubarkan Jepang. Para tokoh MIAI kemudian membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dibawah pimpinan K.H Hasyim Asyhari dan K.H Mas Mansyur. Organisasi ini seger dimanfaatkan oleh tokoh tokoh pergerakan nasional untuk mengonsolidaskan kekuatan organisasi Islam yang telah ada, menyerupai Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persis.

Kebijakan pemerintahan Jepang yang menekan organisasi organisasi pergerakan nasional Indonesia ternyata tidak sanggup mematahkan semangat dan kesadaran untuk bangun bersatu menuju Indonesia Merdeka. Para pemimpin nasionalis memanfaatkan setiap organisasi bentukan Jepang untuk menyelipkan pernyataan pernyataan yang membangkit persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan kemerdekaan.
Loading...
ARTIKEL PILIHAN

Artikel Terkait

Post a Comment